Berperkara Tanpa Biaya

BERPERKARA TANPA BIAYA (PRODEO)

Kemudahan memperoleh layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu
(Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu)

Permohonan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Permohonan diajukan dengan melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah atau Kepala Desa setempat.
2. Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Jenis Perkara yang Bisa Diajukan Prodeo:

• Perceraian
• Itsbat Nikah
• Dispensasi Nikah
• Dan lain-lain

Syarat-Syarat Permohonan Prodeo

Semua perkara di Pengadilan Agama bisa diajukan permohonan prodeo. Pemohon berhak mendapatkan semua jenis layanan secara gratis dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara.

Syarat yang harus dipenuhi:

1. KTP Pemohon
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa atau Kelurahan
3. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya

Prosedur Perkara Prodeo Tingkat Pertama

Pengajuan Prodeo Tingkat Banding, Kasasi, atau PK

1. Jika di tingkat pertama sudah prodeo, maka banding/kasasi/PK harus dilampiri surat penetapan prodeo.
2. Permohonan diajukan sesuai tenggat waktu dalam undang-undang melalui Sekretaris.
3. Sekretaris (KPA) membuat surat keputusan beban biaya ke negara.
4. Bendahara menyerahkan biaya kepada kasir.
5. Kasir membukukan dalam jurnal keuangan (biaya pendaftaran, redaksi, dan leges dicatat nihil).

Pengajuan Eksekusi Secara Prodeo

1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama dengan melampirkan syarat-syarat.
2. Ketua memeriksa berkas dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Prodeo (rangkap 3: arsip, sekretaris, pemohon).
3. Sekretaris (KPA) membuat surat keputusan untuk membebankan biaya eksekusi kepada negara.