| A. | PENDAHULUAN | ||||
| Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, instansi pemerintah harus melaksanakan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, transparan, profesional, dan akuntabel. Kebijakan ini secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. | |||||
| B. | PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH | ||||
| Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Perpres RI No. 54 Tahun 2010: | |||||
| C. | STANDAR DOKUMEN PENGADAAN (STANDAR BIDDING DOCUMENT) | ||||
|
Jenis dokumen pengadaan berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011:
Dikutip dari www.lkpp.go.id |
Jl. Nangka No. 14 - Waikabubak - Sumba Barat - NTT
| Telp/Fax | : 0387-21162 |
| : +62 812-4695-2475 | |
| : pengadilanagamawaikabubak@gmail.com |
46.9%
ID
© 2026 Pengadilan Agama Waikabubak. All rights reserved.
Developed by M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. & Tiko Aprilianto, A.Md.
