Peletakan Batu Pertama Gedung Pengadilan Agama Waikabubak: Tonggak Awal Menuju Layanan Peradilan Agama yang Lebih Profesional

Waikabubak, 4 Juni 2025 – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Waikabubak melaksanakan kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Baru yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendukung tercapainya visi peradilan agama yang modern, akuntabel, dan berintegritas.

Acara peletakan batu pertama ini turut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang,  unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumba Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh aparatur Pengadilan Agama Waikabubak.

Dalam sambutannya, Ketua PTA Kupang menyampaikan apresiasi dan harapan besar terhadap pembangunan gedung baru ini:

“Pembangunan ini bukan sekadar pengadaan fisik semata, tetapi merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik. Kita ingin memastikan bahwa kehadiran lembaga peradilan agama benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Pengadilan Agama Waikabubak, Farida Latif, S.H.I., dalam keterangannya menyampaikan bahwa pembangunan ini menjadi harapan besar bagi peningkatan kenyamanan layanan:

“Kami berharap gedung baru ini kelak akan menghadirkan lingkungan kerja yang lebih representatif dan mendukung profesionalisme aparatur. Semoga ini menjadi langkah awal menuju zona integritas dan pelayanan prima,” tuturnya.

Pembangunan gedung ini direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap, dengan desain yang mengedepankan kemudahan akses bagi masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas, serta mendukung prinsip tata kelola perkantoran ramah lingkungan.

Dengan dimulainya proses pembangunan ini, Pengadilan Agama Waikabubak menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur pendukung pelayanan hukum yang transparan dan berkeadilan, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan peradilan.